3 Tahun Berturut-turut, Kabupaten Samosir Raih Opini WTP

Ketua DPRD dan Bupati Samosir saat live tele conference dengan BPK Wilayah Sumatera Utara. (Ist)

SAMOSIRNews - Pangururan

Untuk yang ketiga kalinya sejak tahun 2018, Kabupaten Samosir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. "Pencapaian itu kita ketahui setelah melakukan live video conference dengan BPK Perwakilan Sumatera Utara," sebut Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, kepada wartawan, Sabtu (18/4/2020).

Sewaktu live video conference, dijelaskannya, langsung dengan Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan, yang didampingi Kepala Sub Auditorat Sumatera Utara I, Nugroho Heru Wibowo, Pengendali Teknis Johny Indra Kencana dan Ketua Tim Pemeriksa atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2019, Urwatul Wusqa.

"Sementara dari Pemkab Samosir, kita didampingi Ketua DPRD Saut Martua Tamba, Sekdakab Jabiat Sagala, Asisten II Saul Situmorang, Asisten III Lemen Manurung, Kepala Bappeda Samosir Rudi Siahaan, Kepala BPKAD Samosir Jandri Sitanggang dan Inspektur Gomgom Naibaho," jelasnya.

Menurutnya, hasil opini BPK itu telah dikirim via email kepada Ketua DPRD dan Bupati Samosir. "Saat live video conference, langsung kita tunjukkan hasil yang telah diemailkan ke pihak BPK Perwakilan Sumatera Utara," imbuh Rapidin.

Bupati Rapidin Simbolon, menyampaikan terima kasih atas penyerahan opini BPK tersebut walaupun melalui live video conference sebagai realisasi anjuran social distancing dan Work From Home (WFH).

Senada dengannya, Ketua DPRD Samosir, Saut Martua Tamba, menyampaikan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sumatera Utara yang terus bekerja di tengah-tengah wabah COVID-19.

Dalam penyampaian opini BPK untuk Pemerintah Kabupaten Samosir, Eydu Oktain Panjaitan menyatakan Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dijelaskan juga, opini itu didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Reporter; Chandra
Editor; Freddy

Loading...